Bupati Barru: RAKORWASDA jadi Momentum Perkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BARRU - Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah 2022 (RAKORWASDA) merupakan momentum untuk meningkatkan semangat anti korupsi. Rapat Koordinasi hari ini, dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru secara khusus.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., saat menghadiri RAKORWASDA, di Phinisi 2, Hotel Claro Makassar, pada Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Upacara Senin, Andi Djalil Paparkan Tupoksi Satpol PP dan Damkar Barru

Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan  Penandatanganan Komitmen  Bersama (Inspektur  Kab/Kota) dan  Penandatangan Dukungan  Kepala Daerah Kepada APIP (Bupati/ Walikota) salah satunya Kabupaten Barru. 

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD, Suardi Saleh Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD

Dalam Rakor tersebut dibahas terkait 
Pelaksanaan, Pembinaan dan 
Pengawasan 2023 atas  Pemerintah Daerah, Rencana Aksi  Pencegahan Korupsi/ 
MCP 2023 ,  Pengawalan Pengawasan  sebagai upaya  Peningkatan  Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Manajemen Risiko.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: Ingat..! OTT Bagi Oknum Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

“Saya berharap Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah hari ini, dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru secara khusus. Hal ini sejalan dengan tema Hari Antikorupsi se-dunia tahun 2022, yakn Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi, ” kata Suardi Saleh.

Baca juga: Fraksi Golkar Apresiasi Pemerintah Pertahankan Opini WTP

Menurutnya, dinamika tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disikapi dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran termasuk aparat pengawasan internal pemerintah kabupaten Barru.

“Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan akeselerasi program pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dnamika ini akan dapat berjalan dengan baik jika direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara optimal dalam koridor tata-kelola pemerintahan yang baik, ” ujarnya.

Baca juga: Imran Jausi Pastikan Penerimaan ASN Tahun 2022 Fokus Untuk PPPK

(Ahkam/Humas Barru)